Info

Menelusuri sistem penerimaan peserta didik baru, bagaimana respon kamu?

PPDB SMA N 1 TEGAL PPDB SMA N 1 TEGAL

STAY GOLD SMANSA! mungkin kita perlu memekikkan jargon SMANSA kita ini. Bagaimana tidak, kebijakan pemerintah dalam PERMENDIKBUD NO. 17 TAHUN 2017 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK, SD, SMP, SMA, SMK dan BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT menuai banyak pro dan kontra. Sebelum memberikan pendapat dan curhatan netizen, kami ungkap terlebih dahulu latar belakang pemerintah memutuskan peraturan tersebut dengan menimbang hal-hal berikut yang ada dalam permendikbud, yaitu,

MENIMBANG

a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;

jadi PPDB harus objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan. Kita lanjut ke tata cara PPDB ya,

TATA CARA PPDB
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 3
(1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
(2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kedua
Persyaratan (SMA/SMK)
Pasal 7
(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat:
a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;
b. memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.
(2) SMK atau bentuk lain yang sederajat bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
(3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 13
(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
c. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.
(2) Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi calon peserta didik baru pada SMK atau bentuk lain yang sederajat.
(3) Khusus calon peserta didik pada SMK atau bentuk lain yang sederajat, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.
Pasal 14
(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 dan/atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Bagian Keempat
Sistem Zonasi
Pasal 15
(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
(4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
(5) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisilI
orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
Pasal 16
(1) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
(3) Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Sekolah.
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, dan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Silahkan dicermati dan diperhatikan PERMENDIKBUD NO. 17 TAHUN 2017, dari aturan tersebut bahwa ada beberapa seleksi secara administrasi yang akan dilewati

a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
c. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.

Jadi itu yang dipegang untuk kalian yang terseleksi masuk sekolah berdasarkan hal di atas. Jadi berdasarkan seleksi, seharusnya tunjangan nilai untuk anak guru, anak tidak mampu tidak berlaku, namun untuk anak tidak mampu diberi alokasi sebesar 20% dari total daya tampung, misal daya tampung 200 siswa, setidaknya ada 40 siswa tidak mampu yang memiliki KIP dan SKTM. Nah jadi kalian bisa menghitung seharusnya ada 20% saja tidak lebih, jika lebih maka kalian bisa mempertanyakan hal ini kepada pihak sekolah.

——-

Berikut jajak pendapat yang sudah admin kumpulkan

@gladiola122_ “sistem rayon baik, tapi sistem KIP dan SKTM yang membuat kurang adil (mungkin penerapannya ya)

@rizznabila_ “baik sih ada pemerataan input, anak pinternya kesebar semua, tapi efek rayon anak anak yang pinter gabisa masuk sekolah favorit.” (dari ini udah admin pastikan tidak ada sekolah favorit lagi)

@fifiir, @boomitsfranz “buruk, min”

@dhiyasalsabila_ “sebenernya niat pemerintah untuk pemerataan gitu, cuma buat kota tegal apakah sudah siap? SMANSA juga sebagai sekolah impian anak anak SMP.” (apakah tegal udah siap?)

@eufrasiaty “PPDB rancu, gak kondusif. Terus Smansa kan deket mejasem, nah kan tujuannya kan biar sekolahnya ga perlu jauh-jauh tapi ini karena lingkup kota tegal, yang mejasem gimana?” (jadi ini radius kabupaten lebih dekat ke SMANSA, tapi harus ke kabupaten yang lebih jauh baru bisa diterima? kasian banget, tujuan lebih deket jadi ga sesuai tujuan ya)

@melly.safiraaulia “rayonisasi membatasi siswa masuk sekolah yang diinginkan demi masa depannya.” (bener juga ini)

@danielrobbydennis “buruknya, sisa berprestasi peluang masuk SMANSA semakin kecil, baiknya pemerataan siswa berprestasi di Tegal.” (menurut admin ya, kalau bisa cari sekolah yang terbaik kenapa engga? yang sekolah siapa yang bikin peraturan yang ribet?)

@anonim “kalau memang dirasa merata, para orang tua dan siswa dengan sendirinya legowo mau masuk SMA mana saja, biar bagaimanapun. SMA mana yang diduduki sangat berperan besar untuk jalan masuk perguruan tinggi nantinya”

@apmahardika “siapkah guru-guru dan sistem sekolahnya menerima range murid sedemikian luas kualitasnya?”

ADMIN HANYA INGIN MENGUCAPKAN

SELAMAT BUAT SISWA DAN SISWI YANG BERHASIL MASUK KE SMA N 1 TEGAL, dan tanggung jawab beratpun menanti angkatan kalian, karena saat ini  peraturan pemerintah sedang diberikan kepada angkatan kalian. Bagaimana sudut pandang orang-orang juga berbeda, dan tugas kalian hanya membuktikan apapun seleksinya bahwa SMA N 1 TEGAL tetap dan selalu menjadi sekolah dambaan dan panutan.

STAY GOLD! SMANSA!

SEMOGA YANG TERBAIK UNTUK SMANSA, TETAP BERUSAHA DAN BERDOA

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>